Diunduh dari Harian KOMPAS, Jumat, 27 Februari 2009
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/02/27/00520461/belum.ada.anggaran.untuk.trafficking
Jakarta, Kompas - Meski Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sudah terbentuk, hingga saat ini belum ada anggaran yang solid untuk mengatasi perdagangan orang atau trafficking. Padahal, korban perdagangan orang kian bertambah.
”Gugus Tugas belum ada penganggaran yang solid. Setiap pekerjaan ada dananya. Departemen Sosial menyediakan dana untuk trafficking sebesar Rp 2 miliar tahun 2008 dan Rp 3 miliar tahun 2009,” kata Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Meutia Farida Hatta Swasono seusai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang Perdagangan Orang di Jakarta, Kamis (26/2).
Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie menyatakan, pemerintah memiliki sikap politik jelas, yakni melindungi warga negaranya yang ada di luar negeri. ”Kami berunding dengan Malaysia dan menjelaskan hukum-hukumnya. Harus dibedakan TKI ilegal dengan perdagangan orang,” katanya.
Berdasarkan laporan dari Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) tahun 2005-2007, mereka memulangkan 3.127 korban perdagangan orang baik di dalam negeri maupun luar negeri, seperti Malaysia, Singapura, Hongkong, Arab Saudi, Jepang, Kuwait, Suriah, Taiwan, dan Jordania. Dari 3.127 korban, lima orang adalah bayi, 801 anak, 2.321 dewasa, dan sebagian besar korban adalah perempuan (88,9 persen).
Akar permasalahan perdagangan orang adalah kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan. Oleh karena itu, upaya penghapusan perdagangan perempuan dan anak harus sejalan dengan upaya penanggulangan kemiskinan, peningkatan pendidikan dan keterampilan, serta perluasan kesempatan kerja dan lapangan kerja.
Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Irjen Hadi Atmoko menyebutkan, jumlah kasus perdagangan orang terus meningkat. Tahun 2004 ada 76 kasus, 2005 sebanyak 71 kasus, 2006 ada 84 kasus, 2007 ada 177 kasus dan sudah divonis 84 kasus, tahun 2007 ada 199 kasus, divonis 74 kasus. Pada umumnya mereka memalsukan data-data pribadi para korban. (LOK)
”Gugus Tugas belum ada penganggaran yang solid. Setiap pekerjaan ada dananya. Departemen Sosial menyediakan dana untuk trafficking sebesar Rp 2 miliar tahun 2008 dan Rp 3 miliar tahun 2009,” kata Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Meutia Farida Hatta Swasono seusai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang Perdagangan Orang di Jakarta, Kamis (26/2).
Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie menyatakan, pemerintah memiliki sikap politik jelas, yakni melindungi warga negaranya yang ada di luar negeri. ”Kami berunding dengan Malaysia dan menjelaskan hukum-hukumnya. Harus dibedakan TKI ilegal dengan perdagangan orang,” katanya.
Berdasarkan laporan dari Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) tahun 2005-2007, mereka memulangkan 3.127 korban perdagangan orang baik di dalam negeri maupun luar negeri, seperti Malaysia, Singapura, Hongkong, Arab Saudi, Jepang, Kuwait, Suriah, Taiwan, dan Jordania. Dari 3.127 korban, lima orang adalah bayi, 801 anak, 2.321 dewasa, dan sebagian besar korban adalah perempuan (88,9 persen).
Akar permasalahan perdagangan orang adalah kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan. Oleh karena itu, upaya penghapusan perdagangan perempuan dan anak harus sejalan dengan upaya penanggulangan kemiskinan, peningkatan pendidikan dan keterampilan, serta perluasan kesempatan kerja dan lapangan kerja.
Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Irjen Hadi Atmoko menyebutkan, jumlah kasus perdagangan orang terus meningkat. Tahun 2004 ada 76 kasus, 2005 sebanyak 71 kasus, 2006 ada 84 kasus, 2007 ada 177 kasus dan sudah divonis 84 kasus, tahun 2007 ada 199 kasus, divonis 74 kasus. Pada umumnya mereka memalsukan data-data pribadi para korban. (LOK)
[ Kembali ]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar